Perlakuan Akuntansi di Indonesia Dalam Menyikapi Panama Papers
Pada
tugas kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana perilaku akuntansi di
Indonesia terhadap Panama Papers. Tentu kita tahu bukan mengenai kasus besar
yang dinamakan Panamam Papers? Bagaimana tidak, berdasarkan yang saya kutip
dari Tempo.co 5 April 2016, Sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia
termasuk dalam daftar klien Mossack Fonseca . Sebelum kita masuk ke pokok
pembahasan, kita akan sedikit mengenal lebih dalam lagi apa itu Panama Papers.
Berikut ulasannya.
Menurut
sumber yang dikutip dari Wikipedia, Panama Papers (terjemahan bebas: Dokumen
Panama) adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia
jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi
rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas
pemegang saham dan direkturnya. Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin
lima negara Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab serta
pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala
pemerintahan sekitar 40 negara lainnya, termasuk Brasil, Cina, Perancis, India,
Malaysia, Meksiko, Malta, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan
Britania Raya. Sementara Amerika Serikat tidak ada karena Amerika Serikat
sendiri memiliki beberapa negara bagian yang sudah dianggap sebagai surga pajak
seperti Delaware, Nevada, dan Kepulauan Virgin.
Rentang
waktu dokumen ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an. Dokumen berukuran 2,6
terabita ini diberikan oleh seorang sumber anonim kepada Süddeutsche Zeitung
pada bulan Agustus 2015 dan International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ). Dokumen bocoran ini kemudian disebarkan kepada dan
dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari
80 negara. Laporan berita pertama berdasarkan dokumen ini bersama 149 berkas
dokumennya diterbitkan pada tanggal 3 April 2016. Daftar lengkap perusahaan
yang terlibat akan dirilis pada awal Mei 2016.
Latar
belakang
Mossack
Fonseca adalah badan hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang
didirikan tahun 1977 oleh Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Perusahaan ini
menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan
luar negeri, dan manajemen aset. Perusahaan ini memiliki lebih dari 500
karyawan di 40 negara. Badan ini beroperasi atas nama lebih dari 300.000
perusahaan yang kebanyakan terdaftar di Britania Raya atau surga pajak milik
Britania.
Mossack
Fonseca bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia seperti
Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbank.
Badan ini kadang membantu nasabah bank tersebut membangun struktur yang rumit
sehingga kolektor pajak dan penyidik sulit melacak arus uang dari satu tempat
ke tempat lain. Sebelum kebocoran Panama Papers, majalah The Economist menyebut
Mossack Fonseca sebagai pemimpin industri keuangan luar negeri "penuh
rahasia". Walaupun begitu Jaringan Keadilan Pajak (Tax Justice Network)
asal Inggris saat menerbitkan Indeks Kerahasiaan Finansial mengemukakan bahwa
Panama merupakan peringkat ke-13 sebagai surga pajak dibawah Swiss, Hong Kong,
dan Amerika Serikat.
Isi
Bocoran
ini terdiri dari 11,5 juta dokumen yang diterbitkan antara tahun 1970-an dan
awal 2016 oleh Mossack Fonseca dari Panama. The Guardian menjulukinya
"badan hukum luar negeri terbesar keempat di dunia".Data berukuran
2,6 terabita ini mencantumkan nama 140 badan luar negeri yang memiliki hubungan
dengan pejabat negara. Bocoran dokumen ini dianalisis oleh wartawan di 80
negara. Gerard Ryle, direktur International Consortium of Investigative
Journalists, memperkirakan bahwa bocoran ini akan menjadi "kejutan
terbesar bagi industri ekonomi bawah tanah" karena jumlah dokumen yang dibocorkan
sangat banyak.
Tokoh
Laporan
awal menyebutkan hubungan uang dan kekuasaan antara beberapa tokoh politik
ternama dan kerabatnya. Presiden Argentina Mauricio Macri tercantum sebagai
direktur perusahaan dagang Bahama. Ia tidak mengungkapkan hal ini ketika masih
menjabat wali kota Buenos Aires; saat itu belum jelas apakah jabatan direktur
non-pemegang saham perlu diungkapkan ke publik. The Guardian melaporkan bahwa
bocoran ini mengungkapkan hubungan konflik kepentingan yang besar antara
seorang anggota FIFA Ethics Committee dan mantan wakil presiden FIFA Eugenio
Figueredo.
Beberapa
pemimpin negara disebutkan dalam Panama Papers, termasuk Presiden Argentina
Mauricio Macri, Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab, Petro
Poroshenko dari Ukraina, Raja Salman dari Arab Saudi, dan Perdana Menteri
Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Selain itu, ada pula mantan Perdana
Menteri Georgia (Bidzina Ivanishvili), Irak (Ayad Allawi), Yordania (Ali Abu
al-Ragheb), Qatar (Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani), dan Ukraina (Pavlo
Lazarenko), serta mantan Presiden Sudan Ahmed al-Mirghani dan Emir Qatar Hamad
bin Khalifa Al Thani.
Presiden
Ukraina Petro Poroshenko berjanji kepada masyarakat bahwa ia akan menjual
perusahaan permennya, Roshen, saat mencalonkan diri tahun 2014. Bocoran dokumen
justru menunjukkan bahwa ia malah mendirikan perusahaan holding luar negeri
untuk memindahkan bisnisnya ke Kepulauan Virgin Britania Raya. Atas tindakan
tersebut, ia mampu menghindari pajak di Ukraina senilai jutaan dolar Amerika
Serikat.
Pejabat
pemerintahan beserta kerabat dekat dan teman dekat berbagai kepala pemerintahan
dari kurang lebih 40 negara juga tercantum, termasuk pejabat pemerintah
Aljazair, Angola, Argentina, Azerbaijan, Botswana, Brasil, Kamboja, Chili,
Cina, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Ekuador, Mesir, Perancis,
Ghana, Yunani, Guinea, Honduras, Hongaria, Islandia, India, Israel, Italia,
Pantai Gading, Kazakhstan, Kenya, Malaysia, Meksiko, Maroko Malta, Nigeria,
Pakistan, Panama, Peru, Polandia, Rusia, Rwanda, Arab Saudi, Senegal, Afrika
Selatan, Spanyol, Suriah Taiwan, Britania Raya, Venezuela, dan Zambia. Meski
awalnya dinyatakan bahwa Panama Papers tidak mencantumkan warga negara Amerika
Serikat, pernyataan tersebut terbukti salah.
Nama
Vladimir Putin "tidak muncul di catatan manapun" menurut The
Guardian, tetapi surat kabar ini menerbitkan artikel utama tentang tiga teman
Putin yang namanya tercantum. The Guardian menulis bahwa keberhasilan bisnis
teman-teman Putin "tidak mungkin terjadi tanpa arahan dari Putin
sendiri". Misalnya, surat kabar ini mengutip Sergei Roldugin yang
disebut-sebut sebagai "sahabat baik" Putin. Rodulgin adalah pemain
cello konser dan sudah mengaku bukan pebisnis. Akan tetapi, Rodulgin
"memegang serangkaian aset bernilai sedikitnya $100 juta, bahkan
lebih."
Data
ini juga menunjukakn bagaimana Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson memiliki aset rahasia di bank-bank gagal Islandia yang
disembunyikan di balik perusahaan luar negeri. Bocoran dokumen menyebutkan
bahwa ia bersama istrinya membeli perusahaan luar negeri Wintris Inc. pada
tahun 2007. ICIJ menyatakan bahwa mereka membelinya "dari Mossack Fonseca
lewat cabang Landsbanki di Luksemburg, satu dari tiga bank terbesar di
Islandia". Ia tidak mencantumkan aset tersebut dalam pernyataan
kekayaannya saat terpilih sebagai anggota parlemen tahun 2009. Delapan bulan
kemudian, ia menjual 50% sahamnya di Wintris kepada istrinya dengan seharga $1.
Gunnlaugsson dituntut mengundurkan diri, namun ia mengumumkan lewat siaran langsung
bahwa ia tidak akan mundur karena pengungkapan Panama Papers. Ia menyebut
Panama Papers "bukan hal baru". Gunnlaugsson mengaku tidak melanggar
hukum apapun, dan istrinya tidak diuntungkan oleh keputusannya.
Tokoh
terkenal yang berhubungan dengan badan sepak bola dunia, FIFA, adalah mantan
Presiden CONMEBOL Eugenio Figueredo, mantan Presiden UEFA Michel Platini,
mantan Sekretaris Jenderal FIFA Jérôme Valcke, dan mantan pesepakbola Argentina
Lionel Messi. Pemeran India Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan juga
tercantum dalam Panama Papers menurut The Indian Express .
Perusahaan
Mossack
Fonseca mengelola banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Jumlah perusahaan
aktif yang dikelola mencapai puncaknya, 80.000 perusahaan, pada tahun 2009.
Lebih dari 210.000 perusahaan di 21 negara muncul di Panama Papers. Lebih dari
separuhnya didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan sisanya di Panama,
Bahama, Seychelles, Niue, dan Samoa. Selama sekian tahun, Mossack Fonseca
menangani klien di lebih dari 100 negara; sebagian besar perusahaan berasal
dari Hong Kong, Swiss, Britania Raya, Luksemburg, Panama, dan Siprus. Mossack
Fonseca bekerja sama dengan lebih dari 14.000 bank, badan hukum, notaris, dan
pihak lainnya untuk mendirikan perusahaan, yayasan, dan trust sesuai pesanan
klien. Lebih dari 500 bank mendaftarkan hampir 15.600 perusahaan cangkang
bersama Mossack Fonseca. HSBC dan rekan-rekannya mendirikan lebih dari 2.300
perusahaan cangkang. Dexia (Luksemburg), J. Safra Sarasin (Luksemburg), Credit
Suisse (Kepulauan Channel), dan UBS (Swiss) masing-masing mengajukan pendirian
kurang lebih 500 perusahaan cangkang untuk kliennya, sedangkan Nordea
(Luksemburg) mengajukan pendirian 400 perusahaan.
Bocoran
Lebih
dari satu tahun sebelum dokumen Panama dibocorkan, surat kabar Jerman
Süddeutsche Zeitung menerima dokumen terkait Mossack Fonseca dari satu sumber
anonim. Harian ini mulai menerima material dalam jumlah besar; dalam kurun satu
tahun, mereka memperoleh data berukuran 2,6 terabita berisi dokumen Mossack Fonseca
tentang 214.488 perusahaan luar negeri milik pejabat pemerintahan. Bocoran ini
terdiri dari 11,5 juta dokumen yang dibuat antara tahun 1970-an dan akhir 2015
oleh Mossack Fonseca.
Para
wartawan berkomunikasi dengan sumber lewat saluran terenkripsi karena ia ingin
identitasnya tidak diketahui: "Ada dua syarat. Nyawa saya terancam.
Obrolan kita harus terenkripsi. Kita tidak boleh bertemu sama sekali."
Wartawan Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer menyatakan bahwa sumbernya
memutuskan untuk membocorkan dokumen tersebut karena ia menganggap Mossack
Fonseca bertindak secara tidak etis. Menurutnya, "sumber mengira bahwa
kantor hukum di Panama ini membahayakan dunia, dan sumber ingin mengakhirinya.
Itu salah satu motivasinya."
International
Consortium of Investigative Journalists memimpin penelitian dan peninjauan
dokumen. Mereka mengerahkan wartawan dan staf The Guardian, BBC England, Le
Monde, Sonntags Zeitung, Falter, dan La Nación serta stasiun TV Jerman
Norddeutscher Rundfunk dan Suddeutscher Rundfunk dan stasiun TV Austria ORF.
Tim wartawan awalnya bertemu di Munich, Lillehammer, London, dan Washington,
D.C., untuk menyusun penelitian mereka. Datanya kemudian disebarkan dan
dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari
80 negara. Setelah lebih dari satu tahun, laporan berita pertama berdasarkan
dokumen ini beserta 149 berkas dokumennya diterbitkan tanggal 3 April 2016.
Daftar lengkap perusahaan yang terlibat akan dirilis pada awal Mei 2016.
Ukuran
dokumen yang dibocorkan ini mengalahkan Wikileaks Cablegate (1,7 GB), Offshore
Leaks (260 GB), Lux Leaks (4 GB), dan Swiss Leaks (3,3 GB). Data bocoran ini
terdiri dari surat elektronik, berkas PDF, foto, dan berkas pangkalan data
internal Mossack Fonseca. Semua data diterbitkan mulai tahun 1970-an sampai
musim semi 2016. Panama Papers mencantumkan nama 214.000 perusahaan. Terdapat
folder untuk setiap perusahaan cangkang (shell company) yang berisi surel, kontrak,
transkrip, dan dokumen pindaian. Bocoran ini terdiri dari 4.804.618 surel,
3.047.306 berkas format pangkalan data, 2.154.264 PDF, 1.117.026 foto, 320.166
berkas teks, dan 2.242 berkas berformat lain.
Semua
data ini harus diindeks secara rapi. Pengindeksan dilakukan menggunakan
perangkat lunak berbayar bernama Nuix yang juga dipakai oleh para penyidik
internasional. Dokumen menjalani proses OCR oleh komputer berkecepatan tinggi
agar datanya dapat dibaca dan dicari secara digital. Daftar tokoh penting diperiksa
ulang dengan dokumen yang diproses tadi. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan
tokoh, peran, arus uang, dan keabsahan strukturnya.
Tanggapan
Mossack Fonseca
Menjawab
pertanyaan The Miami Herald dan ICIJ, Mossack Fonseca merilis pernyataan pers sepanjang
2.900 kata. Intinya, Mossack Fonseca mengakui adanya rezim hukum dan kepatuhan
di seluruh dunia yang membatasi kemampuan individu untuk memanfaatkan
perusahaan luar negeri sebagai sarana menghindari pajak dan merahasiakan
identitas. Mossack Fonseca secara spesifik mengutip protokol FATF (bagi
perusahaan dan lembaga keuangan di sebagian besar negara di dunia) yang
mewajibkan identitas pemilik sejati semua perusahaan (termasuk perusahaan luar
negeri) sebelum membuka rekening dan melakukan transaksi bisnis.
Dalam
catatan redaksi, The Miami Herald menulis bahwa pernyataan Mossack Fonseca
"tidak membahas kegagalan uji tuntas yang diungkap para wartawan".
Pada
tanggal 4 April 2016, Mossack Fonseca mengeluarkan pernyataan berikut:
"Masyarakat tidak begitu paham dengan industri kami. Sayangnya, rentetan
artikel berita seperti ini hanya akan membuat masyarakat bingung. Kenyataannya
seperti ini: meski kami menjadi korban pencurian data, tak satupun dokumen yang
diperoleh secara ilegal ini menunjukkan bahwa tindakan kami ilegal, dan
kenyataan ini sesuai dengan reputasi global yang telah kami bangun selama 40
tahun terakhir di Panama. Tidak ada orang yang bersedia barangnya dicuri, dan
kami berusaha sebisa mungkin agar pihak yang melakukannya dihukum seadil-adilnya.
Sementara itu, kami akan tetap melayani para klien kami dan membantu masyarakat
di lingkungan kantor cabang kami di seluruh dunia seperti biasa." Pendiri
Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, mengatakan kepada CNN bahwa informasi yang
diterbitkan penuh kesalahan dan pihak yang dikutip ICIJ "bukan dan tidak
pernah menjadi klien Mossack Fonseca." Firma ini merilis tanggapan yang
lebih panjang kepada ICIJ.
Dalam
sebuah wawancara, Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca, mengatakan: "Nasi
sudah menjadi bubur. Sekarang kami harus menangani dampaknya."
Dampak
Gerard
Ryle, direktur International Consortium of Investigative Journalists,
mengatakan bahwa bocoran ini adalah "kejutan terbesar bagi industri
ekonomi bawah tanah karena jumlah dokumen yang dibocorkan sangat
banyak."Bocoran ini dijuluki sebagai "bocoran terbesar dalam sejarah
jurnalisme data" oleh Edward Snowden.
Micah
White, pendiri Occupy, mengatakan, "Ini adalah kesempatan baru untuk
menguji keberhasilan aktivisme bocoran (leaktivism). ... Panama Papers diteliti
oleh ratusan wartawan internasional tepercaya yang telah merahasiakannya selama
satu tahun. Inilah profesionalisasi leaktivisme global. Bocoran amatir ala
WikiLeaks sudah ketinggalan zaman."
Dana
Moneter Internasional memperkirakan pada Juli 2015 bahwa perubahan laba oleh
perusahaan multinasional merugikan negara-negara berkembang sebesar $213 miliar
(UGX710 triliun) per tahun, hampir 2% pendapatan nasional mereka.
Ramon
Fonseca mengatakan bahwa bocoran ini bukan "kerjaan orang dalam" dan
peladen (server) perusahaan ini diretas dari luar negeri. Mossack Fonseca telah
mengajukan keluhan kepada jaksa umum Panama
Reaksi
dan investigasi resmi
Australia
Australian
Tax Office langsung mengumumkan akan menyelidiki 800 warga pembayar pajak di
Australia yang menjadi klien Mossack Fonseca. Mereka juga menyatakan bahwa
beberapa kasus dapat dilimpahkan ke Serious Financial Crime Task Force.
India
Selebriti
India seperti Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan tercantum namanya
dalam Panama Papers. Perdana Menteri India Narendra Modi memerintahkan
penyelidikan menanggapi laporan tersebut.
Selandia
Baru
Departemen
Pendapatan Dalam Negeri Selandia Baru mengatakan bahwa mereka berusaha
mendapatkan informasi tentang warga pembayar pajak di negara itu yang menjadi
klien Mossack Fonseca.
Swedia
Otoritas
Pengawas Keuangan Swedia menyatakan akan menyelidiki Nordea, salah satu lembaga
keuangan terbesar di kawasan Nordik, setelah Panama Papers mengungkapkan bahwa
cabangnya di Luksemburg membantu pendirian 400 perusahaan luar negeri untuk
klien-kliennya. Menteri Keuangan Magdalena Andersson menyebut tindakan
perusahaan tersebut "jahat" dan "tak dapat diterima sama sekali".
Ukraina
Setelah
pengungkapan penghindaran pajak oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Oleh
Lyashko, ketua Partai Radikal, meminta anggota parlemen merintis proses
pemakzulan Poroshenko. Skandal ini muncul di tengah-tengah perseteruan politik
antara blok Poroshenko dan partai Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk yang sudah
berlangsung selama beberapa bulan; kedua kubu saling melempar tuduhan korupsi
terhadap satu sama lain.
Britania
Raya
Jennie
Granger, juru bicara otoritas pajak Britania Raya, HM Revenue and Customs
(HMRC), mengatakan bahwa organisasinya sudah menerima "banyak sekali
informasi tentang perusahaan luar negeri, termasuk di Panama, dari berbagai
sumber yang saat ini sedang menjalani penyelidikan intensif". Ia juga
mengatakan bahwa ICIJ sudah diminta untuk merilis semua datanya kepada HMRC.
Indonesia
Terdapat
803 nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan, dan 58
nama pihak terkait yang disebutkan dalam dokumen Panama Papers. Beberapa nama
pengusaha yang disebut dalam dokumen tersebut antara lain pengusaha minyak,
Riza Chalid, pengusaha Sandiaga Uno, hingga buronan Kejaksaan Agung, Djoko S.
Tjandra. Menyikapi beredarnya nama-nama pengusaha tersebut, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan
Djalil mengatakan, jika ada yang menghindari pajak, maka negara akan mengejar
pajaknya.
Motif
Pengusaha ke Negeri Surga Pajak
Panama
Papers adalah puncak gunung es dari segala permasalahan pajak di dunia,
khususnya Indonesia. setidaknya ada tiga alasan para pebisnis tersebut memilih
membangun bisnisnya di negara tax havens. (Menurut Direktur Eksekutif Center
for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo pada Tempo.co 9/4/2016).
Pertama,
pengusaha memang murni melakukan aksi korporasi di Panama. Biasanya mereka
memilih negara tax havens karena administrasinya mudah. Apalagi jika digunakan
untuk menjual obligasi, membeli saham, atau melakukan ekspansi bisnis.
Kedua,
para pengusaha memang membangun bisnis mereka di sana untuk menghindari pajak,
sehingga perusahaan bisa lebih efisien. Karena, mereka hanya dibebankan biaya
pajak yang murah.
Ketiga,
pengusaha tersebut mendirikan bisnis di Panama atau negara tax havens lainnya
secara sengaja untuk menyembunyikan aset dari hasil bisnis ilegal, seperti
korupsi. Motif ini jelas melanggar hukum.
Panama
Papers dan Praktik Penghindaran Pajak
Berdasarkan
yang saya kutip dari CNN Indonesia 12/04/2016, Boleh jadi laporan bernama
Panama Papers dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)
menjadi momok bagi pejabat publik dunia, politisi, kaum superkaya, dan pesohor
yang namanya disebut dalam dokumen tersebut.
Pasalnya,
dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku
tidak terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik dunia, politisi,
dan kalangan superkaya.
Informasi
yang selama ini sangat rahasia, tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik.
Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar
di 21 negara suaka atau surga pajak (tax havens countries) diungkap dalam
bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah tersebut.
Laporan
ICIJ menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum superkaya
melindungi (menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang
di negara-negara surga pajak.
Tak
pelak, dokumen tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi di seluruh dunia. Di
Islandia, Panama Papers telah “memakan korban” dengan mundurnya Perdana Menteri
Sigmundur Gunnlaugsson karena namanya dikaitkan dengan kepemilikan salah satu
perusahaan cangkang.
Australia
mulai melakukan investigasi atas 800 perusahaan dan perorangan yang namanya
tercantum dalam dokumen tersebut. Demikian juga negara-negara lain seperti
India, Prancis, Italia, dan Selandia Baru.
Bagaimana
Perilaku Akuntansi di Indonesia menyikapi Panama Papers?
Di
Indonesia, Menteri Keuangan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk
mempelajari dokumen tersebut. Data Panama Papers menjadi informasi tambahan
dalam pengujian kepatuhan pembayaran pajak, melengkapi data yang sudah dimiliki
oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sumber
https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/078759803/ini-daftar-pengusaha-indonesia-dalam-panama-papers
Komentar
Posting Komentar