DARMAWAN

The government is looking to cut bureaucratic red tape for businesses investing in special economic zones (KEK), as President Joko “Jokowi” Widodo seeks to attract investments and boost economic activity in the designed industrial areas. Investment Coordinating Board (BKPM) chairman Franky Sibarani said that businesspeople planning to invest in KEKs would soon be able to utilize the one-stop business service, which unites all required investment permits in one body, rather than requiring applicants to deal with a host of agencies and ministries. “The BKPM will focus on KEKs in an effort to integrate business permit-processing at the central and regional levels, as well as to attract more investment and spur economic activity,” Franky said in a statement released over the weekend. The one-stop service begun its operations in January, but at that time the facility was limited to investors processing their permits at the BKPM’s central office in Jakarta. Since then, the i

Green economy pushes forward sustainable growth World Bank (WB) Group managing director Sri Mulyani Indrawati has said the development of an environment-based green economy would push economic growth that was more sustainable and inclusive in tackling gaps. “Striving for green infrastructure today can give us benefits in the next several decades. Even developing countries can soon achieve ‘green’ growth,” she said as quoted by Antara news agency during the opening of the Indonesia Green Infrastructure Summit in Jakarta on Tuesday. The former finance minister further said that economic growth achieved by sacrificing the environment would have bad impacts and, moreover, not all parties, especially poor people, could benefit from the economic achievements. “If we continue to defend old ways, our economic growth benefits will reduce because natural resources will deplete rapidly and we will be more susceptible to climate change and health risks,” Sri Mulyani said. Ther

Seperti di Jawa, Permintaan Rumah Murah di Papua Tinggi Liputan6.com, Jakarta - Permintaan akan rumah murah ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota yang padat penduduk. Di Papua, pemintaan akan rumah rumah ternyata tidak kalah tingginya. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan, permintaan rumah murah di Papua tinggi karena budaya penggunaan rumah di Papua sudah sedikit berubah. Dahulu, khususnya daerah pedalaman dan terpencil, dalam satu rumah biasa diisi oleh lebih dari satu kepala keluarga. "Itu karena dalam satu rumah di sana, ditempati oleh empat sampai lima kepala keluarga," jelasnya usai acara Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam program Gerakan Sejuta Rumah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (9/6/2015). Belakangan ini kebiasanya tersebut sedikit berubah. Satu keluarnya bisanya memiliki rumah sendiri. Oleh karena it

BI Beri Kesempatan Perusahaan Migrasi ke Rupiah JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan memberikan kesempatan kepada seluruh perusahaan yang selama ini masih menggunakan valuta asing (valas) dalam transaksinya untuk mengubah keseluruhan transaksinya menggunakan mata uang Rupiah. Dengan demikian, maka kebutuhan akan dolar Amerika Serikat (AS) tidak meningkat tajam. Plt Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Eko Yulianto, mengatakan bahwa perusahaan yang akan beralih menggunakan mata uang Rupiah dalam transaksinya membutuhkan beberapa penyesuaian. Masalahnya, penggunaan Rupiah dalam transaksi adalah kesanggupan perusahaan itu sendiri. "Generalized (penyamarataan) nanti itu tentunya beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan satu perusahaan akan dilakukan adjustment (penyesuaian) tingkat kesulitannya seperti apa," ucapnya dalam diskusi bersama media di Gedung BI, Jakarta, Selasa (9/6/2015). Menurutnya, setiap perusahaan mempunyai tingkat kesulitan yang ber