Jurnal Perkembangan Strategi Pembangunan di Indonesia

PERKEMBANGAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA 

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang tepat perlu didasarkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki. Melalui proses pembangunan yang bertahap dan konsisten, keunggulan komparatif ini dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif. Negara yang berdaya saing adalah Negara yang mampu mengembangkan keunggulan komparatifnya menjadi keunggulan kompetitif. Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada keanekaragaman sumberdaya hayati. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan sumberdaya hayati di Indonesia adalah kegiatan pertanian dalam arti luas. Oleh sebab itu Indonesia perlu mengembangkan keunggulan komparatif di bidang pertanian menjadi keunggulan bersaing melalui pengembangan industriindustri yang mengolah hasil pertanian dan mengembangkan industri-industri hulu pertanian, yang secara keseluruhan dikenal sebagai pembangunan sistem agribisnis.

Insularitas Dan Keterbelakangan Ekonomi Wilayah Menuju Model Konseptual Perkembangan Wilayah Pulau Kecil Di Indonesia 

Pengarang : R.Rijanta, Jurnal : Majalah Geografi Indonesia 2005, XIX(2), Tahun : 2005

Insularitas dan keterbelakangan ekonomi wilayah merupakan dua fenomena yang hampir selalu hadir berdampingan di berbagai belahan dunia, dengan menyisakan sedikit perkecualian. Optimisme yang berlebihan untuk pembangunan wilayah berbasis sumberdaya kelautan dalam konteks Indonesia pada scat krisis telah tumbuh di kalangan akademisi, praktisi maupun pengamat di bidang kelautan. Bahkan dalam era otonomi daerah, sebagian sumberdaya lout telah mengalami salah urus atau pemanfaatan berlebih alas nama otonomi dan peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran teoretik tentang hubungan antara insularitas dan pembangunan. Hubungan antara insularitas dan keterbelakangan wilayah akan disajikan dalam suatu model konseptual berdasarkan kajian tentang kondisi empirik yang diperoleh dari studi-studi terkait baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Metode yang dipergunakan dalam analisis ini meliputi penelusuran dan penelaahan literatur dan sumber-sumber lain yang relevan serta tersedia on-line dalam berbagai slims di Internet. Literatur yang dikaji meliputi publikasi berbentuk buku, laporan penelitian, dan jurnal baik yang tersedia dalam bentuk cetakan maupun yang tersedia on-line.

Wilayah pulau-pulau kecil mengalami keterbelakangan ekonomi karena takdir kondisi fisik wilayah yang tidak memungkinkan bekerjanya elemen-elemen sosial, politik dan demografi serta keruangan secara sinergis dalam pembangunan. Setiap elemen wilayah bahkan cenderung bekerja saling negasi terhadap elemen lainnya, sehingga dalam upaya pengembangan wilayah pulau-pulau kecil banyak sekali dilema dan paradoks yang tidak mudah dicari komprominya. Model yang dibangun pada bagian akhir penelitian ini dilandasi suatu asumsi determinisme lingkungan yang berlaku di wilayah pulau-pulau kecil. Faktor fisik wilayah merupakan kendala terbesar yang menurunkan berbagai masalah pembangunan di wilayah pulau kecil. Model yang dibuat berusaha menunjukkan keterkaitan antarelemen tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan terjadinya keterbelakangan ekonomi wilayah pulau-pulau kecil. Dari model ini dapat diperoleh pelajaran bahwa pembangunan wilayah pulau-pulau kecil hendaknya menempatkan keberlanjutan kehidupan wilayah dan integritas ekologis sebagai tujuan terpenting. Orientasi pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tampaknya harus ditempatkan pada prioritas yang rendah.

Salah satu tujuan pembangunan millennium (MDGs) adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan. Masalah mendasar di negara sedang berkembang ini erat kaitannya dengan pengangguran dan permintaan tenaga kerja. Kebijakan fiskal dan moneter ditempuh pemerintah untukmengatasimasalah klasik ekonomi ini. Kebijakan fiskal dilakukan dengan mempergunakan anggaran atau keuangan Negara sebagai alatnya. Sebagai negara kesatuan, desentralisasi keuangan menjadi satu keharusan. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD)nya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut. Dilain pihak sebagai daerah otonom yang tetap menjadi bagian dari Negara kesatuan, daerah masih harus tetap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pemerintah pusat. Kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut tentu saja disertai dengan pembiayaan dan bantuan dari pusat. Selain itu, mengingat kondisi dan potensi masing-masing daerah otonomi yang berbeda-beda, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan yang bertujuan untuk melakukan pemerataan dalam pembangunan. Hubungan keuangan pusat dan daerah inilah yang diwujudkan dalambentuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah selama ini, masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Antara lain adanya rasa ketidakadilan yang dimiliki beberapa daerah terkait dengan jumlah alokasi dana pusat yang diterima daerah. Kendala yang lain adalah kecenderungan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat. Antara lain terlihat dari peningkatan anggaran pemerintah pusat kepada daerah dari RP 334 milyar tahun 1969/1970 menjadi 11.634 milyar pada tahun 1980/1981 (meningkat 38% pertahun). Hal ini diakibatkan oleh peningkatan salah satu bentuk anggaran pusat kepada daerah yaitu Subsidi Daerah otonom (SDO) dan inpres masing-masing dari Rp 44 milyar menjadi Rp 976 milyar dan Rp 5 milyar menjadiRp712 milyar.Akantetapi peningkatan bantuan pusat kepada daerah tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerahnya (Siahaan, 1996 : 15). Selama 10 tahun terakhir, pengeluaran pembangunan yangmeliputi bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan kabupaten, Daerah Timur Indonesia (DTI), subsidi, dana reboisasi dan bantuan proyek meningkat 28,3% pertahun dari RP 12.251 milyar tahun 1988 menjadi Rp 46.938 milyar tahun 1998. Begitu pula dengan SDO yang meningkat dari tahun 1988 sebesar Rp 3038 milyar menjadi Rp 9873 milyar tahun 1998, atau meningkat 22,5% pertahun (Departemen keuangan, 1990-1998).

Peningkatan dana dari pemerintah pusat selama tujuh tahun terakhir juga mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2000 transfer ke daerah hanya 8 persen, akan tetapi tahun 2001 bertambah hingga 24 persen. Tahun 2007 mencapai 33 persen. Dilihat dari nilai, pada tahun 2001 sebesar Rp 60 trilyun. Tahun 2007 bahkan mencapai Rp 270 trilyun (Kuntjoro-Jakti, 2008). Akan tetapi peningkatan jumlah bantuan pusat ke daerah tidak disertai kemampuan mengalokasikan dana lebih besar ke pembiayaan pembangunan.

Provinsi Bali contohnya. Pada tahun 2000 Provinsi Bali kembali mengalami penurunan pembiayaan pembangunan. Padahal pusat sudah memberikan porsi terbesar dari anggaran pembangunan untuk dikelola daerah. Besarnya kesempatan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola anggaran pembangunan dari pusat, ternyata justru diantisipasi dengan penurunan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD I di Provinsi Bali, sebagaimana yang tercermin dalam Rancangan Perubahan APBD Tingkat I tahun anggaran 1999/2000. Dari total anggaran yang direncanakan Rp 261,63 milyar, alokasi untuk pembiayaan pembangunan lebih rendah (37,89%) dibandingkan pembiayaan rutin (62,11%). Padahal pada rancangan tersebut, total anggaran meningkat 49,87% dari rencana semula (Korry, 1999 : 7).

Berkurangnya alokasi APBD I terhadap pembiayaanpembangunandiBali,semakinmenunjukkan adanya ketergantungan pembiayaan pembangunan terhadap APBN dan bantuan LN. Padahal seharusnya APBN dan bantuan LN idealnya hanya digunakan sebagai pelengkap dalam pembiayaan pembangunan di Bali. Indikator lain untuk melihat tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat adalah melalui kemandirian fiscal (fiscal independence), yang diartikan sebagai proporsi total pendapatan provinsi dan kabupaten yang diperoleh dari sumber-sumber di luar subsidi dari pemerintah (Booth, 1993 : 118). Namun jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia, tampaknya semua daerah masih tergantung dari dana pusat. Ketergantungan ini berakibat pada kinerja aparatur daerah yang mengalami hambatan dalam melakukan inovasi dalam program pembangunan. Padahal inovasi sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan investasi daerah dan berakumulasi pada tercapainya tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran. Tulisan ini mempergunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah apa yang masih dihadapi pembangunan Provinsi Bali, serta apa yang perlu diperhatikan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vol 2, No.1/Feb. 2000, 1-91

AGRIBISNIS SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DALAM ERA MILLENIUM BARU 1, Oleh : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih2

Banyak teori telah dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu untuk menjelaskan penyebab masalah sosial, politik, dan keamanan yang menimpa Indonesia saat ini. Ada satu penyebab yang paling sering disebutkan, yaitu adanya kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi. Namun menurut penulis keterpurukan dan kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lebih banyak disebabkan oleh kesalahan kebijakan pembangunan ekonomi di masa yang lalu yang tidak dilandaskan pada kekuatan komparatif yang dimilikinya, namun pada pembangunan industri yang bersifat hightech. Di samping itu Indonesia menjadi tempat yang baik bagi industri yang mengandalkan murahnya tenaga kerja (foot loose industry), yang mengakibatkan pembangunan pertanian menjadi kurang memperoleh perhatian. Sedangkan sebagian besar penduduk yang miskin ataupun yang berpendidikan rendah berada disektor pertanian ini. Pembangunan yang terjadi semakin memperkuat ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Oleh sebab itu diperlukan arah baru yang dapat menjamin tidak saja pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (growth), tetapi juga dapat memperbaiki kondisi kesenjangan (equity) yang ada selama ini, adalah tepat jika pembangunan agribisnis memperoleh perhatian.

Strategi Pengembangan Agribisnis

Pembangunan agribisnis juga dipengaruhi oleh faktor fisik. Faktor fisik, seperti tanah dan iklim, akan menentukan pola produksi agribisnis. Besarnya keragaman fisik-kimia tanah dan keragaman iklim dapat menyulitkan pengembangan usaha yang berbasis tanaman, terutama biji-bijian (grains), dalam skala yang luas. Disamping itu subsistem usaha tani di Indonesia cenderung didominasi oleh usaha-usaha yang berskala kecil yang menghasilkan produk dengan variasi yang cukup tinggi dalam hal kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini menyebabkan transaction cost menjadi komponen yang penting. Oleh sebab itu pembangunan kelembagaan di sektor agribisnis menjadi factor yang cukup penting, agar keunggulan komparatif agribisnis Indonesia dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif. Perkembangan agribisnis di Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh faktor domestik (internal), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor internasional (eksternal).

PARTISIPASI MASYARAKAT SUB URBAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA MALANG

Rahmad Pulung Sudibyo

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah ini diperlukan untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.  Oleh karena itu partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan diperlukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan mengidentifikasi potensi dan keanekaragaman lokal.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, Perawatan dan keberlangsungan program sesuai dengan kebutuhan dasar hidup bersama serta partisipasi pemerintah kelurahan, LPMK dan organisasi lainnya. Metode Penelitian ini adalah menggabungkan antara metode RRA dan PRA yang diharapkan mampu menggali informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian.

KESIMPULAN

Keterkaitan antar jurnal bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya kita bisa meminjam strategi yang dijalankan pemda lain, perlu dilakukan kebijakan pembangunan yang focus. Mengingat, kebijakan pembangunan yang focus akan memudahkan investasi masuk, karena investor mempunyai gambaran yang jelas akan membuka usaha apa di daerah tujuan investasi.

Ada beberapa hal pokok yang selalu menjadi pertimbangan pengusaha dalam melakukan investasi, antara lain :

1. Keadaan Politik dan Keamanan yang stabil dan memberikan kepastian untuk berusaha.
2. Birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha, yang dicari oleh pengusaha adalah keuntungan, pengusaha adalah bukan badan sosial.

Memperhatikan alur pikir pengusaha, maka pemerintah daerah harus mengimbanginya dengan cara berfikir entrepreneurial. Salah satu cirinya adalah mampu mengurai masalah yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dipahami serta mampu meningkatkan rasa percaya diri orang lain atau bawahan ketika berhadapan dengan situasi yang kompleks.